Akad dan ‘Hitung-Hitungan Bank’

Written by Sofwan Hadikusuma. Posted in artikel

Oleh : Sofwah Hadikusuma | Email | Blog

Illustrasi Bank

Illustrasi Bank

Kiranya banyak orang yang masih belum jelas membedakan antara bank syariah dan non syariah dalam layanan pembiayaan/pendanaan yang ditawarkan. Dengan menganggap bahwa toh besaran nominal yang diberikan dan yang harus dikembalikan sama saja, hanya bentuk akadnya saja yang beda.

Pada suatu kesempatan ketika saya berkunjung ke salah satu bank non syariah untuk mengurus perpanjangan kartu ATM, iseng-iseng saya bertanya kepada sang costumer service yang kebetulan akhwat tentang bank syariah yang mulai marak didirikan sebagai bagian dari unit usaha syariah dari bank induknya yang non syariah/konvensional.

Jawaban yang diberikan si mbak CS cukup mengejutkan saya. Dia bilang bahwa sebenarnya antara keduanya (bank syariah dan non syariah) adalah sama saja, dan dia menganggap bahwa embel-embel syariah yang disematkan hanyalah sebagai kedok pemanis untuk menarik nasabah dari kalangan masyarakat muslim.

Segera saya tepis keterkejutan saya ini ketika menyadari bahwa dia mungkin memang lebih memahami konsep bank non syariah dibanding syariah, di samping kenyataan bahwa dia adalah salah satu karyawan di bank non syariah. Di akhir penjelasannya, ada perkataan si mbak CS yang selalu terngiang-ngiang di pikiran saya, bahkan sampai saat menulis artikel ini, yaitu semua transaksi di bank akan sama nantinya “menurut hitung-hitungan bank”.

Maksudnya bagaimana?

Contohnya seperti dalam kasus pembiayaan KPR (Kredit Pemilikan Rumah). Pada bank non syariah, pembiayaan dilakukan dengan skema hutang-piutang (qardh). Yaitu nasabah mengajukan proposal permohonan kredit sebesar sejumlah harga rumah yang ingin dibeli.

Misalkan nasabah ingin membeli rumah seharga 600 juta, maka bank -setelah proposal nasabah diterima-, akan memberikan pinjaman uang tunai sebesar permintaan nasabah yaitu 600 juta atau sesuai kebijakan yang diterapkan tiap-tiap bank, dengan tempo waktu pelunasan selama sepuluh tahun, dan bunga yang dibebankan kepada nasabah sebesar 5%. Kalau dihitung maka nasabah pada tiap bulannya harus membayar cicilan plus bunga sebesar Rp 6.475.228,75. Selanjutnya, kalau ditotal jumlah pembayaran kredit yang harus dilunasi oleh nasabah selama sepuluh tahun pembayaran/120 bulan adalah sebesar Rp 777.027. 360,- (hitung-hitungan sesuai dengan hitung-hitungan simulasi kalkulator KPR Bank BTN, lihat di http://www.btn.co.id/layanan/kalkulator-kpr.aspx ). Itu berarti ada selisih sekitar 177 juta rupiah antara besar pinjaman yang diberikan dan yang harus dikembalikan oleh nasabah.

Pada bank syariah, pembiayaan dilakukan dengan skema/akad murabahah. Dalam skema ini bank akan membeli dahulu rumah yang diinginkan oleh nasabah, sehingga kepemilikan rumah menjadi milik bank. Kemudian bank akan menjualnya kembali kepada nasabah sesuai dengan harga beli ditambah sejumlah margin keuntungan yang telah disepakati oleh kedua belah pihak.

Misalkan nasabah ingin membeli rumah seharga 600 juta. Lantas dia mengajukan permohonan pembiayaan KPR syariah kepada salah satu bank syariah. Bank syariah menyetujui permohonan nasabah dan langsung membeli rumah yang diinginkan oleh nasabah yang seharga 600 juta itu. Setelah rumah resmi menjadi milik bank, bank akan menjualnya ke nasabah sebesar harga belinya yaitu 600 juta, ditambah margin keuntungan yang telah disetujui oleh kedua belah pihak, misalkan 29,5%. Jadi kalau ditotal, jumlah pembayaran yang harus dilunasi oleh nasabah KPR syariah ini adalah sebesar 600 juta+29,5% = 777 juta.

Dari sini kita bisa melihat, bahwa ternyata total nominal uang yang harus dibayar oleh nasabah bank non syariah dan bank syariah adalah hampir sama, yaitu 777 juta. Nah, kalau begitu sama saja dong antara bank syariah dan non syariah?

Kepada mbak CS saya bilang bahwa ekonomi syariah atau khususnya bank syariah bukan selalu soal nominal. Nominal bisa sama antara keduanya, tapi cara untuk sampai dan mendapatkan nominal itulah yang berbeda. Alias akadnya yang beda.

Lalu ada pertanyaan, memang akadnya beda, tapi kalau ternyata hasilnya sama saja, maka apa gunanya akad? Dengan cara ini atau itu, hasilnya toh sama akan begini. Atau pertanyaannya menjadi, “Akad, penting ga sih?”

Menjawab pertanyaan semacam ini, dalam sebuah forum diskusi ekonomi di facebook, seorang user memberikan jawaban menarik berupa analogi/qiyas. Dia menegaskan pentingnya akad dalam Islam termasuk dalam transaksi ekonomi dengan mengambil contoh tentang pentingnya akad dalam pernikahan.

Sebagaimana kita ketahui, salah satu tujuan pernikahan adalah untuk mendapatkan keturunan/anak. Kalau kita berpikir bahwa akad dalam Islam itu tidak penting, maka seharusnya kita juga berpikir bahwa akad ijab kabul dalam pernikahan tidak perlu dilakukan. Karna tanpa menjadi suami istri dengan akad yang sah pun kedua makhluk itu bisa menghasilkan anak (maaf, dengan berzina misalnya). Dengan alasan, kan sama saja hasilnya yaitu punya anak. Tidak penting beda cara, yang penting kalau hasilnya sama ya berarti sama saja.

Tapi sebenarnya bukan begitu dalam transaksi pada perbankan syariah. Akad bagaikan pintu gerbang dilarang atau dibolehkannya suatu transaksi. Apabila akadnya cacat dan tidak benar, maka akan berimbas pada tidak sahnya transaksi yang berdasar padanya. Namun apabila akad itu sesuai dengan apa yang telah ditetapkan syariat Islam dan tidak mengandung unsur-unsur yang berpotensi melanggarnya, maka akad itu benar dan transaksi yang dibangun atasnya juga sah menurut syariah.

Comments

comments

Trackback from your site.

Sofwan Hadikusuma

twitter.com/choe_fn

Comments (4)

  • abi hilwa

    |

    menjamurnya bank syariah di indonesia merupakan salah satu solusi bagi umat islam yang ingin menghindari praktek riba dalam mu`amalah iqtisodiyah.memang pembeda antara syariah dan konvesional terletak pada “akad”nya. namun perlu diingat juga salah satu syarat syah jual beli adalah adanya azaz ridho-bir-ridho antara kedua belah pihak sehingga tidak ada salah satu pihak yang merasa dirugikan. meskipun adanya “akad” tapi masih ada salah satu pihak yg ngedumel (biasanya nasabah) karena besarnya bunga ya tetep aja hitungannya riba. nah kl konsep ridho-bir-ridho itu diterapkan seharusnya pihak bank/leasing atau yang lainnya tidak menetapkan besaran bunga dan seharusnya besaran bunga bisa di kompromikan diawal. tapi praktek dilapangan kan berkata lain. konsumen nggak punya pilihan sama sekali. karena terdesak kebutuhan dan kondisi financial yg kurang mendukung akhirnya mau ngga mau konsumen “terpaksa” menyetujui akad transaksi pembelian rumah/kendaraan/furniture bahkan bahan makanan secara kredit dan tentunya dengan bunga yang “mencekik”.so in my opinion lebih baik nabung dulu baru beli yang kita butuhkan secara cash.dan kl memang terpaksa harus ngredit ya jangan menggerutu/ngedumel ketika bayar cicilan dan hadapilah debt collector yang dateng kerumah anda dengan senyuman manis dan suguhan layaknya tamu yang lain. jangan malah ngumpet n tiba2 ngilang ditelen bumi. supaya azaz ridho-bir-ridho tetap terpelihara bukan hanya diawal akad tetapi hingga cicilan berakhir .maha suci Allah yang berkata :”innamal bai`i mitslurribaa”.wallhau`alam.

    Reply

  • edi susanto

    |

    yang penting akad. Jadi sebenarnya semua bunga dari bank atau rentenir sah – sah saja asal kita harus pintar membuat akad yang diperbolehkan Islam. Terus Rentenir ganti namanya Perusahaan Multi leasing. Bunga menjadi kata yang haram terus diganti bagi hasil atau apalah. jadi yang haram akad dan kata bunga. Siiplah, karena saya rentenir, saya jadi terinspirasi dari tulisan ini untuk bermain kata-kata supaya tampak bagus. tapi betul yang penting akad.

    Reply

    • Mohammad Hatta Fahamsyah

      |

      Yang penting akad? Tunggu dulu broo, tolong pelajari lebih dalam karakteristik masing2 akad itu sendiri. Ok, kita focus di murabahah yg kita bahas ini aja. Dalam murabahah ini, merupakan akad terbaik daripada akad2 yg lain. Kenapa?
      1. Dalam akad ini, sang penjual harus memberi tahu harga asli, barang yg dia beli kepada pembeli, tanpa ada yg harus ditutup tutupi.
      2. Marjin keuntungan disepakati bersama, walaupun dalam teori modern skg kita memakai persentasi, atau bahkan menyesuaikan dengan tingkat inflasi atau bunga yg ada, contohnya kalau di inggris pakai LIBOR. Itu tidak jadi masalah, karena itu dipakai sebagai standard, dan bukan sebagai interest rate. Plus tambahan persentasi keuntungan lainnya mungkin juga dikerjakan.

      Jadi ada kemungkinan, dalam akad shariah ini, harga lebih mahal dari yg ada di konvensional, tapi selama kedua belah piihak menyetujui, tidak akan ada perselisihan dikemudia hari, setelah akad.

      Dan perlu diingat. Dalam akad ini, marjin keuntungan yg diperoleh, bukan karena penjualan itu dilakukan kredit, karena itu sama dengan riba. Tapi memang benar2 jual beli, dengan menambah keuntungan, bahkan disitu diketahui harga asli. Maka jangan sampai keliru, walaupun ini kredit, tapi tambahan keuntungan itu bukan karena pembayaran yg dicicil. Melainkan keuntungan semata, dan jika tidak itu akan menjadi riba

      Reply

Leave a comment

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.